Breaking News

TIGA TAHUN MENUNGGU JANJI GANTI RUGI, PUTRA SISTRANDA TAGIH KOMITMEN PEMKAB BANGKA SELATAN: BERITA ACARA SUDAH DITANDATANGANI, MENGAPA HAK BELUM DIREALISASIKAN?

 


BANGKA SELATAN, garismerah.web.id – Persoalan sengketa lahan antara Putra Sistranda dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terkait tanah di Jalan Kolong Dua, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, yang berkaitan dengan lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan, kembali menjadi sorotan.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut klaim kepemilikan tanah maupun tuntutan ganti rugi. Lebih jauh, muncul pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap hasil mediasi yang telah dituangkan dalam berita acara resmi pada 6 Februari 2023.

Berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Rapat Mediasi Sengketa Lahan/Tanah Nomor: 507/27/BA-MSLT/C.TBI/2023, tercatat sejumlah poin kesepakatan antara Putra Sistranda dan pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa telah dilakukan pengukuran kembali terhadap lahan yang menjadi objek sengketa. Hasil pengukuran itu menyepakati bahwa lahan yang disengketakan merupakan lahan yang diakui dan dikuasai oleh Putra Sistranda.

Selanjutnya, Putra Sistranda mengajukan tuntutan ganti rugi atas lahan tersebut. Pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga menyatakan bersedia melakukan pergantian atas tanah atau lahan yang diakui oleh Putra Sistranda.

Namun, nilai ganti rugi disebutkan akan dikoordinasikan kembali dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Berita acara tersebut diketahui ditandatangani dan disaksikan sejumlah pihak, di antaranya Camat Toboali Jusvinar, Lurah Toboali, Kasi Pemerintahan dan Trantibum Kecamatan Toboali, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan, Ketua RW 04 Maryono, Ketua RT 06 Joni Samuel, serta Putra Sistranda selaku pihak penuntut.

Bahkan, dalam penutup berita acara ditegaskan bahwa kesepakatan dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari ada pihak yang mengingkari isi berita acara, maka bersedia dituntut sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

Blokade Dibuka, Lalu Bagaimana Nasib Kesepakatan?

Berdasarkan penuturan Putra Sistranda, setelah penandatanganan berita acara mediasi tersebut, dirinya kemudian dihubungi melalui WhatsApp oleh seseorang yang disebut sebagai oknum pejabat pemerintah daerah.

Dalam komunikasi itu, Putra diminta membuka blokade kayu yang sebelumnya dipasang di lokasi lahan sengketa.

Putra mengaku bersedia membuka blokade setelah adanya kesepakatan mengenai penyelesaian persoalan lahan dan rencana pemberian ganti rugi tersebut.

Namun, persoalan justru muncul setelah blokade dibuka.

Hingga November 2026, Putra mengaku belum memperoleh kepastian mengenai realisasi ganti rugi sebagaimana yang dibicarakan dalam proses mediasi tahun 2023.

Lebih memprihatinkan lagi, menurut pengakuannya, salinan berita acara maupun dokumen asli kesepakatan tersebut tidak pernah diberikan kepadanya.

Putra juga menuturkan bahwa setelah penandatanganan, dirinya sempat meminta izin untuk memotret dokumen tersebut. Akan tetapi, dokumen asli disebut berada di Kantor Camat Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dan tidak pernah diserahkan kepadanya.

Jika benar demikian, pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana seseorang dapat memperjuangkan haknya secara administratif maupun hukum apabila dokumen kesepakatan yang telah ditandatanganinya sendiri tidak berada dalam penguasaannya?

Pemerintah Jangan Hanya Hadir Saat Meminta Blokade Dibuka.

Peristiwa ini patut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa pemerintah begitu cepat hadir ketika membutuhkan penyelesaian di lapangan, tetapi justru lamban ketika harus menuntaskan kewajiban administratif dan memberikan kepastian kepada warga.

Apabila sebuah kesepakatan telah dituangkan dalam berita acara resmi, maka sudah semestinya seluruh pihak memberikan penjelasan transparan mengenai tindak lanjutnya.

Memang, berita acara tersebut menyebutkan bahwa nilai ganti rugi akan dikoordinasikan kembali berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya, dokumen itu belum mencantumkan nilai pembayaran maupun waktu pelunasan secara definitif.

Namun, hal tersebut bukan alasan untuk membiarkan persoalan menggantung tanpa kejelasan selama bertahun-tahun.

Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan apakah proses penilaian lahan sudah dilakukan, apakah anggaran telah dibahas, bagaimana status administrasi tanah tersebut, serta apa kendala yang menyebabkan belum adanya penyelesaian hingga sekarang.

Jangan biarkan sebuah berita acara hanya menjadi tumpukan arsip tanpa kejelasan tindak lanjut.

Camat Toboali dan Pemkab Basel Perlu Memberikan Penjelasan

Ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait.

Pertama, mengapa salinan berita acara hasil mediasi Nomor 507/27/BA-MSLT/C.TBI/2023 tidak diberikan kepada Putra Sistranda selaku pihak yang ikut menandatangani?

Kedua, apakah benar setelah penandatanganan berita acara, Putra dihubungi oleh pihak pemerintah daerah untuk membuka blokade kayu di lokasi sengketa?

Ketiga, sejauh mana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terhadap kesepakatan mengenai rencana ganti rugi tersebut?

Keempat, apakah sudah dilakukan penilaian resmi terhadap lahan yang menjadi objek sengketa, dan jika belum, apa alasan keterlambatannya?

Kelima, siapa pihak yang bertanggung jawab memastikan hasil mediasi tersebut ditindaklanjuti sampai memperoleh kepastian hukum dan administratif?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk tudingan, melainkan tuntutan transparansi terhadap proses penyelesaian persoalan yang melibatkan pemerintah daerah dan hak masyarakat.

Jangan Biarkan Warga Kehilangan Kepercayaan

Persoalan ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk membuktikan bahwa setiap proses mediasi yang difasilitasi pemerintah bukan sekadar formalitas untuk meredam konflik sesaat.

Sebuah kesepakatan harus memiliki tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apalagi, berita acara tersebut turut disaksikan sejumlah unsur pemerintahan, aparat kewilayahan, serta penyelenggara pemilu. Karena itu, keberadaan dokumen dan tindak lanjutnya patut mendapat perhatian serius.

Putra Sistranda berhak memperoleh penjelasan mengenai status kesepakatan tersebut, termasuk meminta salinan dokumen yang ditandatanganinya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa nilai ganti rugi yang harus dibayarkan. Ini juga menyangkut keterbukaan administrasi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jangan sampai masyarakat diminta membuka blokade atas dasar kesepakatan, tetapi setelah situasi kondusif, justru dibiarkan menunggu tanpa batas waktu.

Pemkab Bangka Selatan kini perlu memberikan jawaban secara terbuka: apakah kesepakatan mediasi tahun 2023 masih ditindaklanjuti, atau justru berhenti sebatas tanda tangan di atas kertas?

Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan berita acara. Masyarakat membutuhkan kepastian dan penyelesaian.

 (AWAM BABEL/Yuni)

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GARIS MERAH | SUPPORT PIXINDONESIA DIGITAL SOLUTION