BANGKA SELATAN, garismerah.web.id – Persoalan dugaan ketidakjelasan ganti rugi lahan hingga polemik dokumen kepemilikan tanah kembali mencuat di Kabupaten Bangka Selatan. Kali ini, seorang warga bernama Putra Sistranda menyuarakan kekecewaannya melalui akun TikTok @putra.sistranda. Ia mengaku merasa dizalimi oleh kebijakan dan sikap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, termasuk Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, serta Sekretaris Daerah (Sekda), Heppy Nuranda.
Dalam sejumlah unggahan videonya, Putra mengungkapkan adanya persoalan surat tanah milik almarhum orang tuanya yang disebut belum mendapatkan penyelesaian, meskipun menurut pengakuannya, kesepakatan ganti rugi telah dibuat dan ditandatangani bersama di Kantor Camat Toboali.
Namun, kesepakatan yang diklaim telah disepakati tersebut justru dipersoalkan karena hingga kini, menurut Putra, pembayaran ganti rugi tidak kunjung direalisasikan.
Janji Ganti Rugi Dipertanyakan
Putra mengungkapkan bahwa surat tanah berupa SP3AT tahun 1990 merupakan dokumen milik almarhum orang tuanya. Sementara itu, ia mempertanyakan keberadaan dokumen SP3AT tahun 2016 yang disebut-sebut menjadi dasar kepemilikan pihak lain.
Perbedaan tahun penerbitan kedua dokumen tersebut menjadi salah satu persoalan yang menurutnya perlu dibuka secara terang benderang.
"Surat tanah SP3AT 1990 milik almarhum orang tua saya, sedangkan milik oknum pejabat Pemda Toboali Basel surat tanah SP3AT 2016. Sangat jauh perbedaannya. Apakah boleh menerbitkan SP3AT 2016 yang baru, padahal surat tanah SP3AT 1990 yang lama masih ada?" demikian pertanyaan Putra dalam unggahannya.
Pertanyaan tersebut bukan persoalan sepele. Jika benar terdapat dua dokumen penguasaan tanah dengan riwayat yang saling berkaitan, maka keabsahan, proses penerbitan, dasar administrasi, serta riwayat penguasaan tanah perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Klaim Status Tanah Kantor KPU Ikut Disorot
Tak hanya persoalan ganti rugi, Putra juga menyinggung pernyataan seorang pejabat Pemkab Bangka Selatan di salah satu media online yang menurutnya menyebutkan bahwa lahan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Putra membantah pernyataan tersebut. Ia mengaku pernah mempertanyakan langsung keberadaan sertifikat dimaksud dalam sebuah rapat, bahkan meminta agar dokumen SHM diperlihatkan sesuai dengan pemberitaan yang telah beredar.
Namun, menurut pengakuannya, pejabat yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut dan hanya terdiam.
"Saya berbicara sesuai data dan fakta," tulis Putra dalam unggahannya.
Pernyataan ini menjadi penting untuk diklarifikasi. Sebab, status administrasi aset tanah pemerintah, termasuk lahan yang digunakan untuk fasilitas perkantoran, harus memiliki kejelasan dokumen dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika benar terdapat perbedaan antara pernyataan yang disampaikan kepada publik dengan kondisi dokumen sebenarnya, maka Pemkab Bangka Selatan perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Sudah Dilaporkan ke Polda Babel, Putra Pertanyakan Transparansi Penanganan
Lebih jauh, Putra mengaku telah membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan Sekda Heppy Nuranda ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam unggahannya, ia menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Namun, Putra mengaku kecewa terhadap proses penanganan laporan yang menurutnya belum memberikan kejelasan.
Ia mempertanyakan mengapa gelar perkara yang diharapkannya tidak dilakukan secara transparan.
"Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gelar perkara tidak dilakukan dan tidak transparan," ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kekecewaan pelapor. Untuk memastikan perkembangan sebenarnya, Polda Kepulauan Bangka Belitung perlu memberikan penjelasan mengenai status laporan, tahapan penyelidikan maupun penyidikan, serta apakah gelar perkara telah atau belum dilaksanakan.
Pemkab Basel Jangan Bungkam, Buka Dokumen dan Berikan Penjelasan!
Persoalan yang disampaikan Putra tidak seharusnya berhenti menjadi polemik di media sosial. Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban resmi.
Pertama, bagaimana riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dipersoalkan, termasuk keberadaan SP3AT tahun 1990 dan SP3AT tahun 2016?
Kedua, apakah benar telah terdapat kesepakatan tertulis mengenai pembayaran ganti rugi di Kantor Camat Toboali? Jika benar, mengapa pembayaran yang diklaim telah disepakati belum direalisasikan?
Ketiga, bagaimana status sertifikat lahan kantor KPU Bangka Selatan yang menjadi perdebatan dalam unggahan Putra?
Keempat, bagaimana perkembangan laporan dugaan pemalsuan dokumen yang disebut telah disampaikan kepada Polda Kepulauan Bangka Belitung?
Publik tentu berhak mengetahui sejauh mana persoalan ini ditangani, terlebih ketika menyangkut administrasi pertanahan, dugaan kerugian warga, dan pertanggungjawaban pejabat pemerintahan.
Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan Sekda Heppy Nuranda perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas tudingan yang beredar tersebut. Demikian pula instansi pertanahan dan kepolisian perlu menjelaskan aspek administrasi maupun proses hukum sesuai kewenangannya.
Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui keterbukaan administrasi justru berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebab, jabatan publik bukanlah tameng dari pertanyaan masyarakat. Ketika seorang warga mempertanyakan hak atas tanah dan kesepakatan ganti rugi, yang dibutuhkan bukan saling melempar pernyataan, melainkan dokumen, transparansi, dan kepastian hukum.
Hingga narasi ini disusun, kebenaran seluruh tudingan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
Yuni



Social Header