BANGKA, garismerah.web.id – Nama proyeknya cukup megah: Pembangunan Gerbang Peradaban (Selatan) Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung (UBB). Namun, di balik nama besar yang mengusung simbol kemajuan akademik tersebut, tersimpan sejumlah pertanyaan serius mengenai transparansi, pengelolaan anggaran, pemaketan pekerjaan hingga perubahan kontrak.
Proyek yang berlokasi di Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, itu memiliki nilai kontrak mencapai Rp1.925.626.095 atau hampir Rp2 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU).
Nilai yang tidak sedikit untuk sebuah pembangunan gerbang kampus. Karena menggunakan dana yang dikelola institusi perguruan tinggi negeri, publik tentu berhak mengetahui bagaimana setiap rupiah anggaran direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan.
Namun, persoalannya bukan semata-mata besaran anggaran. Sejumlah fakta lapangan justru memunculkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari jajaran pimpinan UBB.
PAPAN PROYEK DI BELAKANG POS, TRANSPARANSI ATAU SEKADAR FORMALITAS?
Temuan pertama berkaitan dengan papan informasi proyek.
Berdasarkan pantauan di lapangan, papan informasi proyek sempat tidak terlihat pada area yang mudah diakses masyarakat. Setelah dibuat dan dipasang, posisinya justru berada di bagian belakang pos pekerjaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa informasi proyek yang seharusnya dapat diketahui publik justru ditempatkan di lokasi yang relatif tersembunyi?
Papan proyek bukan sekadar aksesori pembangunan. Informasi mengenai nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, waktu pelaksanaan, dan identitas kontrak merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi.
Apalagi proyek tersebut menggunakan anggaran hampir Rp2 miliar.
Memang, penempatan papan proyek di belakang pos tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, secara prinsip, keterbukaan informasi seharusnya memudahkan masyarakat melakukan pengawasan, bukan justru menyulitkan akses terhadap informasi.
Jika proyek ini tidak memiliki sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, mengapa informasi dasarnya tidak ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat?
DUA ATAU LEBIH PAKET PEKERJAAN, ADA APA DI BALIK PEMAKETAN?
Persoalan yang lebih serius muncul dari informasi lapangan mengenai dugaan adanya beberapa paket pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan Gerbang Peradaban Selatan UBB dan melibatkan pihak ketiga berbeda.
Informasi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh.
Apakah pekerjaan-pekerjaan itu memang direncanakan sebagai paket terpisah berdasarkan kebutuhan teknis, spesifikasi, dan keluaran pekerjaan yang berbeda?
Ataukah terdapat pekerjaan yang secara substansi merupakan satu kesatuan kebutuhan pembangunan, tetapi kemudian dilaksanakan melalui beberapa paket pengadaan?
Pertanyaan ini bukan persoalan sepele.
Dalam prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemaketan harus disusun berdasarkan kebutuhan, karakteristik pekerjaan, efisiensi, serta ketentuan yang berlaku. Pemecahan paket dengan tujuan menghindari prosedur pemilihan penyedia yang semestinya merupakan hal yang harus dicegah.
Karena itu, publik membutuhkan penjelasan konkret dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UBB.
Berapa sebenarnya jumlah paket pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan Gerbang Peradaban Selatan?
Siapa saja penyedia yang terlibat? Berapa nilai masing-masing paket? Bagaimana metode pemilihannya? Apakah seluruh pekerjaan tersebut memiliki perencanaan dan keluaran yang berbeda?
Jangan sampai informasi mengenai pemaketan pekerjaan hanya menjadi isu yang beredar tanpa pernah dijawab melalui dokumen resmi.
ADENDUM II TERTANGGAL 2 NOVEMBER 2026, APA YANG SEBENARNYA BERUBAH?
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh CV Pilar Utama Karya dengan konsultan pengawas CV Lembaga Konsultanindo.
Waktu pelaksanaan tercantum selama 140 hari kalender, dengan rujukan Nomor Kontrak Adendum II: 06/UN50/SPK/PPK-04/2026 tertanggal 2 November 2026.
Di sinilah muncul pertanyaan penting berikutnya.
Mengapa kontrak proyek tersebut telah mencantumkan Adendum II? Apa yang mendasari perubahan kontrak hingga mencapai adendum kedua?
Apakah perubahan berkaitan dengan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, penyesuaian waktu pelaksanaan, perubahan kondisi lapangan, atau faktor lainnya?
Publik juga perlu mengetahui apakah adendum tersebut berdampak terhadap nilai kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
Adendum kontrak bukan sesuatu yang otomatis melanggar aturan. Namun, setiap perubahan harus memiliki dasar yang jelas, alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dokumentasi sesuai ketentuan pengadaan.
Karena itu, dokumen kontrak awal, Adendum I, dan Adendum II perlu menjadi bagian dari pemeriksaan informasi.
Jangan hanya memperlihatkan angka akhir pada papan proyek, sementara alasan perubahan kontrak tidak pernah dijelaskan kepada publik.
KONSULTAN PENGAWAS JANGAN HANYA MENJADI NAMA DI PAPAN PROYEK
Keberadaan konsultan pengawas dalam sebuah pekerjaan konstruksi memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, mutu, volume, dan jadwal.
Dalam proyek hampir Rp2 miliar ini, peran CV Lembaga Konsultanindo patut mendapat perhatian.
Bagaimana hasil pengawasan selama pekerjaan berlangsung? Apakah seluruh volume pekerjaan telah diperiksa? Bagaimana pengendalian mutu material? Apakah terdapat catatan mengenai keterlambatan atau perubahan pekerjaan?
Begitu pula PPK yang memiliki tanggung jawab dalam pengendalian kontrak.
Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa kontraktor dan konsultan pengawasnya. Publik membutuhkan informasi mengenai bagaimana fungsi pengawasan benar-benar dijalankan.
Sebab, pengawasan konstruksi bukan sekadar tanda tangan pada laporan administrasi. Ada tanggung jawab teknis dan administratif yang harus dibuktikan.
REKTORAT UBB HARUS BUKA SUARA, JANGAN BIARKAN PUBLIK MENEBAK
Universitas Bangka Belitung merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang membawa nama dan kepercayaan masyarakat Bangka Belitung.
Karena itu, pengelolaan anggaran PNBP/BLU semestinya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Rektorat UBB tidak cukup hanya berlindung di balik alasan bahwa proyek telah memiliki kontrak dan penyedia pekerjaan.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab:
1. Berapa total keseluruhan anggaran pembangunan Gerbang Peradaban Selatan, termasuk pekerjaan pendukung yang berkaitan?
2. Apakah pembangunan tersebut terdiri atas beberapa paket pengadaan?
3. Siapa saja penyedia barang dan jasa yang terlibat?
4. Bagaimana metode pemilihan penyedia untuk setiap paket?
5. Apa alasan diterbitkannya Adendum II tertanggal 2 November 2026?
6. Apakah terdapat perubahan nilai kontrak, volume, spesifikasi, atau jangka waktu pekerjaan?
7. Berapa progres fisik pekerjaan berdasarkan laporan terakhir?
8. Bagaimana hasil pengawasan konsultan terhadap kualitas dan kesesuaian pekerjaan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk serangan terhadap institusi pendidikan. Ini merupakan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai kampus yang seharusnya menjadi pusat pendidikan integritas justru kesulitan memberikan contoh keterbukaan dalam pengelolaan proyeknya sendiri.
GERBANG PERADABAN JANGAN BERUBAH MENJADI GERBANG MISTERI
Ada ironi yang patut menjadi perhatian.
Proyek yang diberi nama Gerbang Peradaban dibangun dengan anggaran hampir Rp2 miliar. Namun, justru muncul pertanyaan mengenai keterbukaan informasi, pemaketan pekerjaan, perubahan kontrak, dan efektivitas pengawasan.
Nama besar proyek tidak boleh menjadi tameng dari kewajiban memberikan penjelasan.
Jika seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada alasan bagi pihak UBB untuk menghindari klarifikasi. Tunjukkan dokumen perencanaan, kontrak, adendum, data pemaketan, serta laporan progres pekerjaan.
Jika memang ditemukan ketidaksesuaian, lakukan evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan.
AWAM Babel mendorong Rektor UBB, PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Inspektorat maupun lembaga pengawasan yang berwenang juga dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi yang didukung bukti dan sesuai kewenangannya.
Perlu ditegaskan, sejumlah pertanyaan dan dugaan dalam pemberitaan ini belum merupakan kesimpulan adanya penyimpangan ataupun tindak pidana korupsi. Pembuktian harus dilakukan melalui dokumen, pemeriksaan teknis, dan proses hukum apabila ditemukan dasar yang cukup.
Namun, satu hal tidak bisa ditawar: anggaran hampir Rp2 miliar harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai gerbangnya berdiri megah dengan nama peradaban, tetapi transparansi justru tertinggal di belakang pos proyek.
CATATAN REDAKSI: Hingga berita ini disusun, konfirmasi kepada pihak kontraktor pelaksana CV Pilar Utama Karya, konsultan pengawas CV Lembaga Konsultanindo, PPK, serta pimpinan Universitas Bangka Belitung masih terus diupayakan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait untuk dimuat secara proporsional.
(AWAM BABEL/Yuni)


Social Header