MUARA ENIM — Gelombang aksi damai dari masyarakat, gabungan enam organisasi kemasyarakatan (Ormas)—GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, dan GARDA PRABOWO—serta perwakilan koperasi lokal meluap di Lapangan Merdeka Muara Enim, Senin (9/11/2026). Lebih dari 2.000 massa berkumpul mendesak transparansi dan realisasi kemitraan dari perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Aksi massa dipimpin langsung oleh Penanggung Jawab Aksi, Juniardi (Keyjon). Dari atas mobil komando, Keyjon menegaskan bahwa demonstrasi tersebut digelar secara khusus untuk mengawal pelaksanaan Surat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muara Enim Nomor: 200.1.3/1549/BKBP-2/V/2026 tertanggal 6 November 2026 perihal Permohonan Pelibatan Koperasi dalam Kemitraan Pertambangan.
Surat keputusan bersama tersebut telah ditandatangani resmi oleh lima pimpinan daerah:
- Plt. Bupati Muara Enim, H. Sumarni, M.Si.
- Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto, S.Pd.
- Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu Murdiyanto, S.H., M.H.
- Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H.
- Dandim 0404/Muara Enim, Letkol Kav. Sahid Winagiri, S.Hub.Int., M.M.
“Kami ribuan orang dari masyarakat dan enam lintas Ormas datang ke Lapangan Merdeka hari ini bukan untuk membuat keributan. Kami datang untuk mengawal surat Forkopimda yang sudah ditandatangani Bupati, DPRD, Kajari, Kapolres, dan Dandim pada 6 November kemarin. Suratnya sudah ada, sekarang tinggal bagaimana perusahaan melaksanakannya,” tegas Juniardi di atas mobil komando.
Aksi massa menggarisbawahi empat payung hukum utama yang mendasari kewajiban pelibatan ekonomi warga, yakni Pasal 33 UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 2025 tentang Minerba, PP No. 96 Tahun 2021 jo. PP No. 39 Tahun 2025, serta Permenkop No. 12 Tahun 2025 khususnya Pasal 31.
“Aturannya sudah ada. Kami ingin koperasi masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan pertambangan. Karena itu, kami meminta adanya kejelasan dan jawaban tertulis dari perusahaan terkait tuntutan ini,” tegas Keyjon.
Mengacu pada rekomendasi Forkopimda, empat poin bentuk kerja sama yang dituntut agar segera direalisasikan oleh pemegang IUP meliputi: penambangan dan/atau pengangkutan hasil tambang; jasa penunjang kegiatan pertambangan; pekerjaan lain yang dapat diserahkan kepada mitra kerja sama; serta pembinaan dan pendampingan peningkatan kapasitas koperasi.
Kesiapan tersebut ditegaskan pula oleh perwakilan koperasi lokal yang siap beroperasi secara profesional di bawah regulasi K3 dan perlindungan lingkungan.
“Koperasi kami siap bekerja secara profesional, taat hukum, menjaga keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kami siap menjalankan kegiatan di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan selaku pemegang IUP sesuai standar operasional yang berlaku. Kami tidak meminta sesuatu secara cuma-cuma, tetapi meminta kesempatan untuk dilibatkan,” lugas perwakilan koperasi.
Usai orasi, perwakilan massa yang dipimpin Juniardi diterima masuk ke gedung pertemuan untuk menggelar audiensi langsung dengan pihak pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
“Kami berharap perusahaan berkenan memberikan kesempatan kepada koperasi masyarakat lokal untuk bermitra. Dengan demikian, hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat dapat terbangun, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Muara Enim,” tutup Juniardi.

Social Header