BANGKA, Garismerah.web.id - Jalur urat nadi perekonomian nelayan di Muara Air Kantung atau Muara Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, kini bukan sekadar menjadi area pendangkalan yang mengancam keselamatan pelayaran. Lebih dari itu, kawasan ini telah berubah menjadi episentrum pusaran polemik dan benturan kepentingan yang melibatkan dua kelompok nelayan berpandangan kontras, hingga memantik atensi serius dari lembaga pers setempat.
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga keberimbangan informasi, secara resmi melayangkan surat klarifikasi kepada pimpinan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) per tanggal 9 Juni 2026. Langkah ini diambil menyusul adanya polarisasi tajam di tingkat akar rumput yang berpotensi memicu gesekan sosial.
Berdasarkan investigasi dan pemantauan tim jurnalis di bawah naungan SMSI Bangka, peta konflik di lapangan terbelah menjadi dua kubu:
Kelompok nelayan yang mendesak percepatan pengerukan segera oleh pihak ketiga atau mitra yang ditunjuk. Bagi mereka, normalisasi alur adalah harga mati demi keselamatan nyawa dan kelancaran logistik ekonomi saat melaut.
Kelompok nelayan yang memasang barikade kritis. Mereka menuntut pemenuhan regulasi, legalitas formal yang rigid, serta transparansi tata kelola. Kubu ini mengkhawatirkan adanya dampak hukum dan kerusakan lingkungan jangka panjang jika proyek ini dipaksakan tanpa dasar hukum yang bersih.
Merespons dinamika tersebut, Ketua DPD HNSI Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan, S.PKP, angkat bicara melalui pernyataan resminya. Pihaknya mengakui bahwa Muara Air Kantung memiliki peran vital. Namun, Ridwan menegaskan bahwa pelaksanaan normalisasi tidak boleh menabrak aturan.
"Pelaksanaan normalisasi harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya nelayan yang terdampak secara langsung," tegas Ridwan dalam draf resminya.
HNSI Babel juga mendesak agar seluruh proses perencanaan dan eksekusi proyek dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis, guna menghindari kesalahpahaman dan polemik berkepanjangan.
Di sisi lain, tabir lebih gelap di balik konflik ini diungkapkan oleh Himma Olvia (Ahim), Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung sekaligus figur yang menaungi HNSI versi lain. Ahim mengungkapkan indikasi bahwa persoalan di Muara Jelitik bukan sekadar urusan pasir penghambat kapal.
Menurut Ahim, ada "harta berharga" bernilai ekonomis tinggi yang diduga kuat menjadi rebutan beberapa kelompok kepentingan di lokasi tersebut. Sayangnya, upaya penyelesaian yang kerap ia dorong di tingkat legislatif belum membuahkan hasil final. Kondisi kesehatan Ahim yang saat ini tengah menjalani operasi di rumah sakit membuatnya harus memantau situasi dari jauh.
Namun, upaya untuk menggali kebenaran material ini menemui dinding tebal di tingkat lokal. Saat tim mencoba mengonfirmasi Lukman, Ketua HNSI Kabupaten Bangka berdasarkan arahan dari Ahim untuk memverifikasi perbedaan pandangan tersebut respons yang didapat justru di luar perkiraan.
Lukman enggan memberikan rincian substansial mengenai nasib nelayan dan polemik pengerukan tersebut.
"Salah kamar bro," jawab Lukman singkat saat dikonfirmasi via pesan digital, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait duduk perkara yang terjadi.
Sikap bungkam dan jawaban mengambang dari pengurus daerah ini tentu menyisakan pertanyaan besar: Jika AD/ART organisasi berkomitmen mengawal kemakmuran rakyat dan nelayan, mengapa ruang klarifikasi terkesan tertutup? Dan apa sebenarnya 'harta berharga' yang sedang dipertaruhkan di atas penderitaan nelayan Sungailiat yang kapalnya kerap kandas?
Perkara ini dipastikan akan terus bergulir seiring dengan desakan SMSI Bangka yang meminta ruang audiensi terbuka demi menegakkan prinsip cover both sides dan transparansi publik.
(SMSI Bangka)
Social Header