Garismerah | Jakarata - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguliti gurita skandal korupsi yang melanda Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain menetapkan Bupati Edison sebagai tersangka, lembaga antirasuah tersebut juga resmi menahan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdis Disdikbud) Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani, dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait suap proyek pengadaan.
Seiring dengan penetapan status hukum tersebut, publik dikejutkan dengan lonjakan nilai kekayaan sang pejabat dinas yang dinilai tidak wajar bagi seorang aparatur sipil negara di tingkat daerah. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang dirilis KPK, total harta kekayaan Abi Nurwardani tercatat menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp 9,78 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan resmi mengenai peran dan posisi strategis Sekdis Disdikbud tersebut dalam konstruksi perkara transaksional ini. "Tersangka AN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diduga kuat bertindak sebagai perantara yang mengatur ploting proyek dan mengondisikan komisi atau fee dari pihak rekanan swasta untuk kemudian disetorkan kepada bupati," ujar Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
Budi menegaskan bahwa keterlibatan pejabat dinas dalam memfasilitasi aliran dana haram ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar sistemik korupsi di sektor anggaran pendidikan Muara Enim, "Kami mendalami seluruh dokumen pengadaan di Disdikbud karena ada indikasi kuat pemotongan anggaran dan pengondisian pemenang tender proyek secara terstruktur."
Melonjaknya harta kekayaan Abi Nurwardani yang hampir menyentuh angka Rp 10 miliar tersebut kini menjadi salah satu materi yang didalami oleh tim penyidik KPK untuk melihat adanya potensi tindak pidana pencucian uang.
Publik menilai angka tersebut sangat timpang jika disandingkan dengan profil pendapatan resmi seorang pejabat eselon tiga di lingkup pemerintahan kabupaten. Menanggapi kejanggalan profil aset tersebut, KPK memastikan akan melakukan penelusuran aset secara menyeluruh untuk melacak apakah harta yang dilaporkan itu bersumber dari akumulasi komisi proyek ilegal selama menjabat.
"Tentu setiap ketidaksesuaian antara profil pendapatan dengan penambahan aset akan kita telusuri secara rigid, dan saat ini penyidik fokus mengamankan bukti-bukti transaksi yang berkaitan langsung dengan perkara suap yang sedang berjalan," kata Budi Prasetyo.
Saat ini, Abi Nurwardani bersama para tersangka lainnya telah dijebloskan ke rutan KPK demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Keterlibatan aktif jajaran struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam skandal ini memicu kecaman luas karena anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan infrastruktur sekolah justru dipangkas demi syahwat memperkaya diri dan penguasa.
KPK menegaskan tidak akan berhenti pada empat tersangka yang ada, melainkan akan terus memanggil saksi-saksi dari lingkungan Disdikbud Muara Enim guna mengurai sampai ke akar-akarnya siapa saja pihak yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut di lapangan.
- Wakred
Social Header