BEKASI, Garis Merah – Polemik pengelolaan parkir di kawasan Matland kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB) memberikan peringatan keras agar kebijakan terkait parkir tersebut tidak dipaksakan tanpa dasar hukum yang jelas.
FKMPB menilai, jika pengelolaan parkir tetap dipaksakan tanpa melalui mekanisme yang sesuai aturan, maka berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta konflik di tengah masyarakat.
“Kalau kebijakan ini dipaksakan tanpa dasar yang jelas, tentu bisa menimbulkan persoalan hukum. Semua pihak harus mengedepankan aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujar perwakilan FKMPB kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Menurut FKMPB, persoalan parkir bukan sekadar soal pengelolaan lahan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta potensi pendapatan daerah. Karena itu, setiap kebijakan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait.
FKMPB juga mendorong agar pemerintah daerah dan pihak pengelola kawasan Matland segera melakukan dialog terbuka guna mencari solusi terbaik, sehingga polemik yang terjadi tidak semakin melebar.
Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi ataupun kecurigaan di tengah publik.
“Jangan sampai persoalan parkir ini justru memicu konflik baru. Kami berharap semua pihak bisa duduk bersama dan menyelesaikannya secara bijak,” tambahnya.
FKMPB menegaskan akan terus mengawal perkembangan polemik parkir di kawasan Matland tersebut dan berharap setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Red
Social Header