MENTOK, Garis Merah — Laut bagi masyarakat Desa Air Putih bukan sekadar hamparan air asin yang memisahkan pulau dan daratan. Laut adalah sumber kehidupan, ruang budaya, sekaligus tempat ribuan harapan keluarga nelayan dititipkan setiap hari.
Namun dalam beberapa waktu terakhir, ketenangan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan.
Di perairan Tanjung Ular, Bangka Barat, suara ombak kini bercampur dengan deru mesin ponton tambang timah ilegal yang bekerja hampir tanpa henti. Pada malam hari, cahaya lampu dari belasan ponton memantul di permukaan laut, menerangi kawasan tangkap nelayan tradisional yang selama puluhan tahun menjadi tempat masyarakat pesisir mencari nafkah.
“Kalau ponton sudah masuk, kami susah cari ikan. Jaring rusak, puket kena, hasil tangkapan turun,” ujar seorang nelayan Desa Air Putih, Minggu (17/05/2026).
Ia berdiri di bibir pantai sambil memandangi laut yang malam itu masih dipenuhi cahaya ponton. Wajahnya tampak lelah. Sudah puluhan tahun ia melaut di kawasan tersebut, tetapi baru kali ini ia merasa laut tempatnya menggantungkan hidup berubah begitu cepat.
“Dulu kami melaut tenang. Sekarang laut seperti bukan milik nelayan lagi,” katanya.
Sejumlah nelayan mengaku aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Tanjung Ular meningkat dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas ponton disebut berlangsung siang hingga malam hari.
Pada malam hari, lalu-lalang speedboat pengangkut hasil tambang disebut semakin ramai. Nelayan pengguna metode merawai atau pancing laut menjadi kelompok yang paling terdampak.
“Kalau malam kami takut pasang alat tangkap. Speedboat lewat terus,” ujar nelayan lainnya.
Menurut nelayan, sedikitnya terdapat puluhan ponton yang beroperasi di sekitar wilayah tangkap tradisional masyarakat pesisir.
Mereka menilai keberadaan tambang ilegal tidak hanya mengganggu aktivitas melaut, tetapi juga memengaruhi kondisi ekosistem laut.
Beberapa nelayan menyebut air laut mulai terlihat lebih keruh dibanding sebelumnya. Mereka menduga aktivitas penyedotan pasir timah dari dasar laut membuat ikan menjauh dari kawasan tangkap tradisional.
“Sekarang hasil tangkapan makin sedikit,” kata seorang nelayan tua.
Bagi masyarakat pesisir, penurunan hasil tangkapan berarti berkurangnya pendapatan keluarga. Sementara biaya melaut, seperti bahan bakar dan perawatan alat tangkap, terus meningkat.
Di tengah keresahan masyarakat, muncul dugaan bahwa aktivitas tambang ilegal di Tanjung Ular merupakan perpindahan dari wilayah Keranggan–Tembelok yang sebelumnya sempat ditertibkan aparat.
“Indikasinya pindah ke sini,” ujar seorang warga pesisir.
Sebelumnya, aparat kepolisian melakukan operasi penertiban terhadap tambang selam ilegal di wilayah Keranggan dan Tembelok. Dalam pemberitaan media nasional, aparat disebut mengamankan 19 pekerja dan enam unit ponton tambang ilegal.
Kapolres Bangka Barat, Pradana Aditya Nugraha, sebelumnya menyatakan bahwa pihak kepolisian telah berulang kali memberikan imbauan terkait aktivitas tambang ilegal.
“Imbauan sudah sering dilakukan, namun masih ditemukan aktivitas penambangan ilegal,” ujarnya sebagaimana dikutip media detikSumbagsel.
Namun bagi masyarakat pesisir, persoalan tambang ilegal dinilai belum benar-benar selesai. Penertiban yang dilakukan dianggap belum mampu menghentikan aktivitas tambang yang terus berpindah lokasi.
Keresahan masyarakat nelayan sebelumnya juga telah disampaikan Pemerintah Desa Air Putih kepada aparat penegak hukum.
Kepala Desa Air Putih, Sulaiman, disebut telah mengirim surat resmi kepada Satpolairud Polres Bangka Barat pada 11 Mei 2026 terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di kawasan laut Karang Rawan hingga Enjel.
Dalam laporan media lokal, pemerintah desa menyampaikan bahwa aktivitas tambang dinilai merusak dasar laut dan mengganggu habitat ikan.
“Dasar laut rusak, tempat tinggal ikan hancur dan masyarakat makin sulit mencari nafkah,” demikian isi laporan tersebut.
Bagi warga pesisir Air Putih, laut memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar sumber ekonomi.
Laut merupakan ruang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak nelayan tumbuh dengan mengenal laut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka belajar membaca cuaca, mengenal arus, hingga memahami musim ikan dari orang tua mereka.
Karena itu, ketika wilayah tangkap mulai dipenuhi ponton tambang ilegal, masyarakat merasa bukan hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga kehilangan ruang hidup mereka.
Kajian dari Universitas Bangka Belitung sebelumnya pernah mengingatkan potensi konflik pemanfaatan ruang laut akibat aktivitas tambang inkonvensional.
Dalam penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah kampus tersebut, aktivitas tambang laut disebut dapat merusak habitat ikan dan menurunkan hasil tangkapan nelayan tradisional.
Selain berdampak pada ekosistem, situasi itu juga berpotensi memperbesar konflik sosial di wilayah pesisir.
Di satu sisi, sebagian masyarakat memilih bekerja di sektor tambang karena tekanan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, nelayan tradisional merasa ruang tangkap mereka semakin menyempit.
Konflik kepentingan itu kini semakin terasa di Tanjung Ular.
Awal Mei 2026, aparat gabungan juga menggagalkan penyelundupan lebih dari 1,2 ton timah ilegal di kawasan Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas tambang ilegal diduga terhubung dengan rantai distribusi timah yang lebih luas.
Menjelang malam, beberapa nelayan di Air Putih memilih kembali lebih awal ke daratan. Sebagian duduk di tepi pantai sambil memperbaiki jaring yang rusak.
Di kejauhan, lampu-lampu ponton masih menyala terang di tengah laut.
Seorang nelayan memandang ke arah laut cukup lama sebelum akhirnya berbicara pelan.
“Kami cuma ingin laut kembali tenang,” katanya.
Bagi nelayan kecil di Tanjung Ular, laut bukan hanya tempat mencari ikan. Laut sebagai harapan hidup, tempat anak-anak mereka bergantung untuk masa depan.
Ketika laut itu perlahan dipenuhi aktivitas tambang ilegal, mereka merasa sedang menyaksikan ruang hidup mereka sendiri perlahan diambil di depan mata.
Penulis: Belva Al Akhab & Yuniara
Social Header