DPRD Babel Memanas! Hillma Olivia Bongkar Dugaan "Dusta" di Balik Tambang Desa Pemali

PANGKALPINANG, Garis Merah  - Suasana di ruang audiensi DPRD Bangka Belitung pada Kamis (21/5) mendadak mencekam. Anggota DPRD Babel dari Fraksi Gerindra, Hillma Olivia, secara blak-blakan membuka "kartu" dan fakta lapangan terkait kisruh aktivitas tambang di Desa Pemali. Di hadapan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dan perwakilan masyarakat, Hillma menuntut keadilan bagi warga yang merasa terpinggirkan.

​Dengan gaya bicara yang lugas, Hillma menyoroti adanya dugaan ketimpangan perlakuan antara perusahaan mitra PT Timah dengan masyarakat lokal.

​"Ada dusta di antara kita. Saya tahu persis kronologinya. Rumah saya di Pemali, saya besar di sana. Jangan sampai kawan-kawan saya di sana hanya bisa makan kulit karena hak mereka dirampas," tegas Hillma dengan nada berapi-api.

​Hillma menantang pihak-pihak terkait untuk jujur soal legalitas dan operasional tambang di lapangan. Ia secara khusus menyoroti perusahaan yang diduga tidak memiliki fasilitas memadai namun tetap beroperasi dengan pengawalan ketat.

"Jangan melindungi TMR, Pak. Tolong bijak. Kita sangat tahu kasus kemarin. Sekarang masyarakat sedang pening, harga sawit hanya Rp2.200, ekonomi sedang sulit. Tolong, berdayakan dulu masyarakat. Regulasi apapun yang saya cari, masyarakat harus diutamakan, bukan perusahaan," cetusnya.

​Hillma juga meminta Komisi III DPRD Babel untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang di Pondi. Ia menekankan bahwa kehadiran anggota dewan harus menjadi garda terdepan bagi rakyat yang sedang "berjuang" mencari sesuap nasi.

​"Saya minta kawan-kawan Komisi III, ayo kita cek benar tidak mereka punya alat? Jangan hanya masyarakat yang dikawal tentara, tapi aspirasi rakyat juga harus dikawal oleh dewan. Saya minta, tuntaskan keresahan masyarakat Pemali hari ini juga!" tambahnya.

​Merespons desakan tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan ini. Pertemuan yang sarat dengan emosi dan fakta lapangan ini menjadi alarm keras bagi PT Timah dan mitranya untuk meninjau kembali kebijakan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak di Desa Pemali.

​Masyarakat Desa Pemali pun berharap agar melalui intervensi DPRD ini, polemik tambang yang selama ini menghantui ketenangan desa mereka bisa segera menemui titik terang yang berpihak pada kesejahteraan warga.

(Yuniara by R.Christ S.pd. S.H)