JAKARTA, Garis Merah – Polemik dualisme kepengurusan di tubuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Negara (LIN) semakin memanas. Kali ini, D. Silalahi angkat bicara dan memberikan pernyataan tegas terkait siapa sosok yang sah sebagai Ketua Umum.
Dalam keterangannya, D. Silalahi menegaskan bahwa kepemimpinan LIN yang sah berada di bawah M. Yusuf, SH, bukan pihak lain yang belakangan mengklaim melalui jalur berbeda.
“Kami tegaskan, Ketua Umum LIN adalah M. Yusuf, SH. Itu berdasarkan mekanisme organisasi dan dukungan mayoritas daerah, bukan versi lain,” ujar D. Silalahi.
Klaim Berdasarkan Mekanisme Organisasi
Menurut D. Silalahi, legitimasi kepemimpinan M. Yusuf tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses organisasi yang sah, termasuk:
Dukungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia
Hasil Musyawarah Besar (Mubes) LIN tahun 2024 di Cilegon
Berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara internal organisasi.
Sindiran terhadap Klaim Versi Lain
Meski tidak menyebut secara eksplisit, pernyataan D. Silalahi diduga merespons munculnya kepengurusan lain yang dikaitkan dengan pengesahan administratif melalui Kementerian Hukum dan HAM.
Namun, ia mengingatkan bahwa legalitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh dokumen administratif, melainkan juga oleh mekanisme internal yang sah.
“Organisasi itu punya aturan. Tidak bisa ditentukan sepihak tanpa forum resmi,” tegasnya.
Potensi Konflik Berlanjut
Dengan pernyataan ini, konflik di tubuh LIN dipastikan belum akan mereda. Dua kubu masih bertahan dengan klaim masing-masing:
Satu pihak mengedepankan legitimasi organisasi (Mubes & AD/ART)
Pihak lain mengandalkan legalitas administratif negara
Jika tidak ada titik temu, konflik ini berpotensi berlanjut ke jalur hukum, baik melalui gugatan perdata maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Publik Diminta Tidak Bingung
D. Silalahi juga mengimbau seluruh jajaran di daerah agar tidak terpengaruh oleh klaim sepihak yang dinilai tidak memiliki dasar organisasi yang kuat.
“Kami minta seluruh pengurus tetap solid dan tidak terprovokasi. Kepemimpinan sudah jelas,” tutupnya.
Penutup
Polemik ini kini menjadi perhatian publik, terutama terkait keabsahan kepemimpinan dalam organisasi nasional. Kejelasan hukum dan transparansi internal menjadi kunci untuk mengakhiri konflik yang terus memanas.
Red
Social Header