BANGKA, Garis Merah - Di pesisir barat Pulau Bangka, tepatnya di Kecamatan Tempilang, laut tidak lagi bisa dipahami sebagai sekadar ruang ekologis. Ia telah berubah menjadi arena kontestasi antara ekonomi dan hukum, antara harapan dan kehancuran, antara negara dan bayangannya sendiri.
Selama bertahun-tahun, laut Pasir Kuning Tempilang menjadi sumber penghidupan bagi nelayan tradisional. Namun dalam satu dekade terakhir, lanskap itu berubah drastis. Ekspansi tambang timah laut baik yang berizin maupun yang ilegal telah menggeser keseimbangan tersebut. Ponton Isap Produksi (PIP) menjamur, menggantikan perahu nelayan sebagai simbol dominasi ekonomi di laut.
Dalam situasi seperti ini, perubahan tidak hanya terjadi pada lingkungan fisik. Ia merambat ke struktur sosial, ke pola relasi ekonomi, bahkan ke nilai-nilai yang mengikat masyarakat.
Kini, perubahan itu menunjukkan wajah paling gelapnya dengan masuknya narkotika ke dalam ekosistem tambang laut Pasir Kuning Tempilang.
Kasus pengungkapan peredaran sabu oleh aparat Polsek Tempilang pada Maret 2026 bukan sekadar insiden kriminal. Ia menjadi jendela untuk memahami bagaimana kerusakan ekologis, ekonomi informal dan lemahnya tata kelola dapat membuka ruang bagi kejahatan terorganisir.
Tulisan ini berupaya membaca peristiwa tersebut dalam kerangka yang lebih luas sebagai studi kasus tentang bagaimana ekstraksi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menciptakan kondisi sosial yang rentan terhadap infiltrasi narkotika.
Pada 4 Maret 2026, sekitar pukul 13.30 WIB, aparat dari Unit Reskrim dan Intelkam Polsek Tempilang melakukan patroli di kawasan pesisir Dusun Lampu Merah, Desa Benteng Kota. Wilayah ini dikenal sebagai jalur keluar-masuk aktivitas tambang laut.
Di tengah patroli tersebut, aparat mencurigai seorang pria yang berada di atas speed boat. Setelah dilakukan pemeriksaan, pria tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai Maliki Yau Middin kedapatan membawa sejumlah paket sabu.
Barang bukti yang ditemukan meliputi beberapa paket kecil dan satu paket sedang narkotika jenis sabu, serta sejumlah uang tunai. Namun yang lebih penting dari sekadar barang bukti adalah pengakuan pelaku.
Dalam pemeriksaan awal, Maliki mengungkap bahwa narkotika tersebut akan diantarkan ke lokasi tambang laut, tepatnya ke pekerja Ponton Isap Produksi (PIP). Ia juga mengaku telah melakukan pengantaran serupa sebanyak tiga kali sebelumnya.
Lebih jauh lagi, ia menyebut bahwa dalam beberapa transaksi, pembayaran tidak selalu dilakukan dengan uang tunai. Sebagian pekerja tambang menukar narkotika dengan biji timah hasil tambang.
Temuan ini mengindikasikan adanya pola distribusi yang tidak biasa. Sebuah sistem barter antara komoditas tambang dan narkotika.
Dari perspektif penegakan hukum, kasus ini penting karena menunjukkan bahwa peredaran narkotika telah menyesuaikan diri dengan karakteristik ekonomi lokal. Ia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sistem moneter formal, tetapi mampu beradaptasi dengan ekonomi informal yang berkembang di sekitar tambang ilegal.
Lebih dari itu, kasus ini mengindikasikan bahwa lokasi tambang laut telah berubah menjadi pasar potensial bagi narkotika. Sebuah ruang dengan konsentrasi pekerja, tekanan kerja tinggi, dan pengawasan yang relatif lemah.
Fenomena yang terjadi di Tempilang sejalan dengan temuan berbagai penelitian internasional mengenai hubungan antara industri ekstraktif dan risiko sosial.
Laporan World Drug Report (2023) dari United Nations Office on Drugs and Crime mencatat bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi informal tinggi memiliki kerentanan lebih besar terhadap peredaran narkotika. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama:
Lemahnya pengawasan institusional
Tingginya mobilitas tenaga kerja
Minimnya sistem pencatatan transaksi ekonomi
Keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan
Semua faktor tersebut hadir dalam konteks tambang laut di Tempilang.
Tambang ilegal, secara definisi, beroperasi di luar kerangka regulasi formal. Ia menciptakan ekonomi bayangan (shadow economy) yang tidak tersentuh oleh pajak, tidak diawasi secara ketat dan sering kali tidak memiliki standar keselamatan maupun kesejahteraan pekerja
Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak sepenuhnya absen, tetapi hadir secara parsial cukup untuk menindak, tetapi tidak cukup untuk mengatur.
Akibatnya, ruang sosial yang terbentuk menjadi rentan terhadap infiltrasi berbagai bentuk kejahatan, termasuk narkotika.
Untuk memahami mengapa tambang laut menjadi lahan subur bagi peredaran narkotika, kita perlu melihat hubungan antara kerusakan lingkungan dan dinamika sosial.
Penelitian dari World Bank (2019) menunjukkan bahwa degradasi lingkungan akibat industri ekstraktif dapat memicu ketidakstabilan ekonomi lokal. Ketika sumber daya alam rusak, masyarakat kehilangan mata pencaharian tradisional dan dipaksa mencari alternatif lain sering kali dalam sektor informal atau ilegal.
Di Tempilang, dampak ini terlihat jelas. Aktivitas tambang laut menyebabkan kekeruhan air, kerusakan habitat laut, dan penurunan hasil tangkapan ikan. Nelayan tradisional kehilangan daya saing, sementara tambang menawarkan pendapatan yang lebih cepat, meskipun tidak stabil .
Perubahan ini menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan. Dalam kondisi tekanan seperti itu, individu lebih rentan terhadap perilaku berisiko, termasuk penggunaan narkotika.
Dalam literatur sosiologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan konsep anomie yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim. Sebuah keadaan di mana norma sosial melemah dan individu kehilangan panduan dalam bertindak.
Ketika norma melemah dan tekanan ekonomi meningkat, narkotika sering muncul sebagai pelarian. Baik sebagai alat untuk meningkatkan stamina kerja maupun sebagai bentuk eskapisme dari realitas yang keras.
Tambang Ilegal dan Transformasi Nilai Sosial
Salah satu dampak paling signifikan dari tambang ilegal berwujud perubahan nilai dalam masyarakat.
Dalam ekonomi tradisional, nilai kerja sering kali terkait dengan keberlanjutan dan relasi sosial. Nelayan, misalnya, tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan mereka.
Namun dalam ekonomi tambang ilegal, nilai tersebut bergeser. Orientasi jangka pendek menjadi dominan. Yang penting bukan lagi keberlanjutan, tetapi keuntungan cepat.
Perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang perlahan namun pasti.
Ketika timah menjadi komoditas utama, ia mulai mendefinisikan ulang hubungan sosial. Status sosial tidak lagi ditentukan oleh peran dalam komunitas, tetapi oleh akses terhadap sumber daya tambang.
Dalam konteks ini, barter antara timah dan narkotika bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari sistem nilai yang telah berubah.
Timah menjadi mata uang. Narkotika menjadi komoditas. Manusia berada di antara keduanya, berusaha bertahan dalam sistem yang semakin tidak pasti.
Secara hukum, Indonesia memiliki kerangka regulasi yang kuat untuk menangani kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelaku peredaran.
Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kasus di Tempilang, penindakan hukum sering kali bersifat reaktif. Ia bekerja setelah kejahatan terjadi, bukan sebelum.
Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan.
Pencegahan, dalam hal ini, tidak bisa dilepaskan dari perbaikan tata kelola sumber daya alam. Selama tambang ilegal terus beroperasi, ruang bagi peredaran narkotika akan tetap terbuka.
Dengan kata lain, perang terhadap narkoba di wilayah seperti Tempilang tidak bisa dimenangkan tanpa penataan ulang sektor pertambangan.
Peran Pemerintah Lokal: Antara Simbol dan Tindakan
Pernyataan Wakil Bupati Bangka Barat, H. Yus Derahman, yang menegaskan komitmen untuk memerangi narkoba, mencerminkan kesadaran akan seriusnya masalah ini.
Namun dalam konteks kebijakan publik, pernyataan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan konkret.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
Penguatan pengawasan di wilayah tambang laut
Penertiban aktivitas tambang ilegal
Penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat pesisir
Program rehabilitasi dan edukasi tentang bahaya narkotika
Langkah-langkah ini memerlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat.
Apa yang terjadi di Tempilang bukanlah kasus yang terisolasi. Di berbagai belahan dunia, wilayah dengan aktivitas ekstraktif yang tidak terkendali sering kali menghadapi masalah serupa.
Dari tambang emas ilegal di Amerika Latin hingga pertambangan berlian di Afrika, pola yang muncul hampir selalu sama yaitu kerusakan lingkungan, ekonomi informal dan meningkatnya kriminalitas.
Tempilang, dalam hal ini, menjadi cermin kecil dari fenomena global.
Ia menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya soal ekologi, tetapi juga tentang menjaga struktur sosial yang sehat.
Kasus narkotika di tambang laut Tempilang sebagai peringatan atau lampu merah.
Ia mengingatkan kita bahwa ketika alam dieksploitasi tanpa kendali, dampaknya tidak berhenti pada kerusakan fisik. Ia merambat ke kehidupan sosial, merusak nilai dan membuka ruang bagi kejahatan.
Jika laut terus dikeruk tanpa aturan, jika tambang ilegal terus dibiarkan, maka narkotika hanyalah salah satu dari banyak masalah yang akan muncul.
Menyelamatkan Tempilang berarti lebih dari sekadar menangkap pelaku.
Ia berarti menata ulang cara kita memperlakukan alam.
Karena pada akhirnya, menjaga laut bukan hanya tentang menjaga lingkungan.
Ia tentang menjaga manusia itu sendiri.
Yuniara & belva
Social Header